PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, KETAATAN PADA PERATURAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003).
Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka diperlukan
adanya kejelasan asasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan
dan ketaatan pada peraturan (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kota
Bengkulu Tahun 2012 sampai dengan 2016 berturut-turut mendapat opini WDP.
Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah Kota
Bengkulu antara lain: 1) Dari sisi sistem pengendalian internal antara lain:
pemerintah Daerah belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi
Pekerintahan Berbasis Akrual, Kesalahan penganggaran pada beberapa akun
Belanja, belum tertib pada pengelolaan dana bergulir; 2) Dari sisi kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain: aset yang tidak jelas status
dan hak Pemerintah Daerah atas kontribusi pengelolaan berpotensi hilang;
pengelolaan Belanja Hibah, bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada
Pemerintah Daerah TA 2015 belum didukung dengan pertanggungjawaban
penggunaan dana dan tidak sesuai ketentuan; pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai
dengan kontrak dan berindikasi merugikan daerah; kelebihan pembayaran atas
paket pekerjaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan belum dikenakan sanksi
denda keterlambatan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa ada beberapa
permasalahan yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
diantaranya: kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem
pelaporan dan ketaatan pada peraturan
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kejelasan
sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada
Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, 2) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian
akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu, 3) Untuk mengetahui pengaruh pengaruh sistem
pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu, dan 4) Untuk mengetahui pengaruh pengaruh ketaatan
pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif, unit analisisnya adalah 41 Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Responden
ix
merupakan pengelola keuangan yang terdiri dari 12 orang Kasubbag perencanaan,
41 orang Kasubbag Keuangan dan 41 orang bendahara pengeluaran yang dirata�ratakan untuk mewakili 41 OPD. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan data primer yakni dengan menyebarkan kuesioner dan
wawancara. Metode analisa data dilakukan dengan analisis deskriftif dan analisis
regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F, R2
dan uji t.
Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil yaitu 1) kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada
Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. 2) pengendalian akuntansi berpengaruh
positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Daerah
Kota Bengkulu. 3) sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. 4) ketaatan
pada peraturan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
Implikasi strategis kejelasan sasaran anggaran pada organisasi perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sudah jelas, spesifik dan dapat dipahami,
Hal ini dilakukan dengan adanya kesesuaian anggaran dengan dokumen renstra
dan renja, penetapan sasaran sesuai visi dan misi OPD, pencapaian sasaran
ditetapkan setiap tahun. Dalam penerapan pengendalian akuntansi organisasi
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah dilaksanakan
dengan baik yakni dengan melakukan pengendalian pada tahap perencanaan,
pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. Sistem pelaporan yang ada pada 41
OPD di Pemerintah Kota Bengkulu sudah baik. Sistem pelaporan pada
Pemerintah daerah Kota bengkulu dilakukan pada pada penyusunan laporan
rencana strategi yang telah memuat pencapaian tujuan dan sasaran yang
dijabarkan dalam kebijakan dan program; Penyusunan laporan rencana kerja yang
memuat indikator kinerja; penyusunan laporan kinerja yang memuat laporan
instansi akhir tahun sehingga pimpinan atau kepala OPD dapat mengetahui
kinerja perencanaan, pelaksanaan maupun kinerja OPD. Terkait dengan ketaatan
pada peraturan, hasil penelitian menunjukkan ketaatan pada peraturan telah
dilaksanakan cukup taat. Oleh sebab itu pengelola keuangan pada organisasi
perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan upaya
peningkatan ketaatan pada peraturan dalam pengelolaan anggaran agar dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah: 1) pada bagian perencanaan di
OPD pada Pemerintah Kota Bengkulu terkait dengan kejelasan sasaran,
hendaknya lebih meningkatkan lagi konsistensi dalam penetapan sasaran anggaran
terhadap dokumen renstra dan renja, meningkatkan kualitas dalam menetapkan
pencapaian sasaran pada setiap tahunnya, bagi pengelola keuangan hendaknya
meningkatkan pemahaman terhadap pertanggungjawaban dari setiap sasaran
anggaran supaya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi; 2) bagi
Pimpinan atau pihak yang berkompeten pada bidang pengendalian akuntansi di
OPD pada Pemerintah Kota Bengkulu hendaknya meningkatkan lagi
pengendaliannya dalam hal penyusunan anggaran pada masing-masing
pertanggungjawaban agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
x
xi
sebelumnya; meningkatkan lagi pengendalian akuntansi dari segi penyesuaian
antara pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan agar
dapat meminimalisasi kesalahan yang terjadi, hendaknya meningkatkan lagi
dalam membuat pelaporan sesuai dengan kebijakan dan keandalan informasi
keuangan, supaya dapat mengetahui bahwa pelaporan yang dibuat oleh pengelola
keuangan sudah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 3) pengelola keuangan atau pihak yang
bertanggungjawab hendaknya dalam menyusun laporan rencana strategi harus
lebih memperhatikan dan harus lebih teliti lagi dalam merumuskan tujuan dan
sasaran kerja, meningkatkan lagi kualitas dalam membuat ataupun menyusun
sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun, meningkatkan lagi kualitas dan
ketelitian dalam menghitung persentase capaian sasaran (target) tahun berjalan
serta ketelitian dalam membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target)
kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana kerja supaya dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 4) Pengelola keuangan OPD hendaknya
lebih memperhatikan lagi dan meningkatkan pemahamanny terhadap peraturan
yang ada khusunya peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintahan agar susunan pelaporan pertanggungjawaban tidak keluar
dari kaedah yang sudah ditentukan, memperhatikan lagi bentuk dan isi laporan
yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem
Pelaporan, Ketaatan pada Peraturan dan Akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah