PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SELUMA

Penerapan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan Peraturan Daerah
(Perda) di Kabupaten Seluma diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2014, yang menetapkan bahwa DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan
sejajar dalam pembuatan Perda. DPRD memiliki peran penting dalam Perda
usulan eksekutif maupun Perda inisiatif, meskipun pengaturan ini secara limitatif
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang
tentang Pemerintahan Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penerapan prinsip partisipasi bermakna, mengidentifikasi kendala yang
menghambat keterlibatan masyarakat, dan mengevaluasi kesesuaian
pelaksanaannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian empiris dengan dukungan data melalui wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan partisipasi bermakna di
Kabupaten Seluma masih bersifat formal dan belum memenuhi standar right to be
heard, right to be considered, dan right to be explained, meskipun Perda telah
disusun melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang�undangan. Hambatan internal meliputi keterbatasan kompetensi SDM DPRD dan
anggaran, sedangkan hambatan eksternal mencakup masalah komunikasi antara
legislatif dan eksekutif serta rendahnya partisipasi masyarakat.
Kata Kunci: Prinsip, Partisipasi, Peraturan Daerah