PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU)

Pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang
pengendalian intern dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008. Peraturan ini mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Pada Pasal 1 peraturan ini menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan
secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP memiliki 5 unsur
yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian,
Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan. Kelima unsur tersebut saling
berkaitan mencapai tujuan pengendalian internal melalui kegiatan pengawasan
intern yang terdiri dari berbagai kegiatan.
Kinerja pemerintah Kota Bengkulu, walaupun memiliki nilai baik menurut
Kemenpan, masih memiliki permasalahan penting yang membutuhkan
pembenahan pada kinerja Sistem Pengawasan Internal (SPI). Permasalahan ini
juga meliputi pemerintahan Kota Bengkulu sehingga perlu dilakukan perbaikan
organisasi khususnya bidang SPIP agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah
sesuai dengan amanat undang-undang. Maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah Lingkungan Pengendalian, Manajemen Risiko, Aktivitas
Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan, baik secara parsial dan
simultan memengaruhi kinerja pemerintahan Kota Bengkulu.
Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak populasi objek
penelitian berjumlah 240 OPD/UPTD yang ada di pemerintahan Kota Bengkulu.
Sebanyak 180 kuisioner yang kembali dijadikan sampel dan dilakukan uji validitas
dan uji reliabilitas. Hasil jawaban responden terhadap kuisioner dianalisis
menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat pengaruh positif
Lingkungan Pengendalian terhadap kinerja Pemerintahan Kota Bengkulu dengan
koefisien regresi sebesar 0,274 yang bernilai positif dan nilai probabilitas ()
sebesar 0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintahan Kota Bengkulu. Hal
ini menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas Lingkungan Pengendalian akan
menyebabkan peningkatan kinerja Pemerintahan Kota Bengkulu. Kedua, terdapat
vii
pengaruh positif dan signifikan Penilaian Risiko dalam SPIP terhadap kinerja
Pemerintahan Kota Bengkulu dengan kofisien regresi sebesar 0,186 yang bernilai
positif dengan nilai probabilitas () sebesar 0,001. Hal ini berarti bahwa semakin
tinggi kualitas Penilaian Risiko akan menyebabkan peningkatan kinerja
Pemerintahan Kota Bengkulu. Ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan
Aktifitas Pengendalian terhadap kinerja Pemerintahan Kota Bengkulu dengan
kofisien regresi sebesar 0,176 dengan nilai probabilitas () sebesar 0,008. Hal ini
berarti bahwa semakin tinggi kualitas Aktifitas Pengendalian akan menyebabkan
peningkatan kinerja Pemerintahan Kota Bengkulu. Keempat, terdapat pengaruh
positif dan signifikan Informasi dan Komunikasi terhadap kinerja Pemerintahan
Kota Bengkulu, yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,327 dengan nilai
probabilitas () sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas
Informasi dan Komunikasi yang ada di pemerintahan Kota Bengkulu akan
membuat kinerja Pemerintahan Kota Bengkulu meningkat. Kelima, tidak terdapat
pengaruh Pemantauan terhadap kinerja Pemerintahan Kota Bengkulu dengan
koefisien regresi sebesar 0,034 yang bernilai positif dengan nilai probabilitas ()
sebesar 0,516. Hal ini berarti bahwa perubahan pada Pemantauan tidak
menyebabkan perubahan pada kinerja Pemerintahan Kota Bengkulu. Berdasarkan
penelitian ini semakin baik Pemantauan yang dilakukan Pemerintah Kota
Bengkulu tidak membuat Kinerja pemerintah meningkat.
Hasil penelitian di atas memberikan kesimpulan bahwa semua variabel dalam
penelitian ini memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Kota Bengkulu
secara simultan. Namun secara parsial variabel Pemantauan tidak memberikan
pengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini
memberikan pemahaman kepada kita bahwa kinerja pemerintah dapat ditingkatkan
dengan meningkatkan efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Untuk menciptakan hal tersebut Pemerintah Kota Bengkulu perlu
meningkatkan efektifitas SPIP diantaranya dengan menciptakan budaya kerja pada
setiap OPD/OPTD Pemerintah Kota Bengkulu, melakukan rapat bersama dalam
menentukan risiko dan jalan keluarnya dalam melaksakan kegiatan. Pemerintah
Kota Bengkulu juga perlu untuk mengefektifkan penetapan dan reviu indikator dan
ukuran kinerja bagi setiap OPD/OPTD, mengefektifkan sistem informasi dan
komunikasi yang telah berjalan selama ini. Pemerintah Kota Bengkulu juga perlu
untuk memberikan perhatian khusus pada kegiatan Pemantauan agar dapat
ditingkatkan efektifitasnya sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik pada
kinerja pemerintah Kota Bengkulu. Untuk menciptakan hal tersebut Pemerintah
Kota Bengkulu perlu untuk membuat format perencanaan pemantauan dengan
lebih baik agar pemantauan dapat berjalan lebih efektif.
Keywords: Kinerja, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktifitas
Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan