PENGARUH PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN LEBONG

Penanggulangan kemiskinan mendapat prioritas utama dalam Program Pembangunan
Nasional Pemerintah Indonesia. Berdasarkan UU No. 25/2000, penanggulangan
kemiskinan ditempuh melalui tiga program. Pertama, penyediaan kebutuhan pokok
berupa bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan
perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata. Kedua,
pengembangan budaya usaha masyarakat miskin hingga dapat melakukan usaha
ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Ketiga,
pengembangan sistem dana jaminan social yang dapat melindungi kelompok
masyarakat dari situasi yang mengurangi pendapatan atau konsumsinya. Kelompok
sasaran diprioritaskan pada keluarga miskin, anak terlantar, kelompok lanjut usia,
dan penyandang cacat.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh
pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebong dan (2) Untuk
mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan
di Kabupaten Lebong. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data digunakan
adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) Tingkat pengangguran
berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada kecamatan-kecamatan di
Kabupaten Lebong. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pengangguran akan
meningkatkan jumlah penduduk miskin dan (2) Tingkat pendidikan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada kecamatan-kecamatan di
Kabupaten Lebong. Artinya, tingkat pendidikan penduduk tidak mempengaruhi
jumlah penduduk miskin.
Dari hasil analisis data dan pembahasan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut: (1) Program-program penanggulangan kemiskinan hendaknya
diarahkan pada pemberian kesempatan kerja yang luas kepada masyarakat miskin
dengan cara memberi latihan-latihan keterampilan serta membuka lapangan kerja
sesuai dengan latihan yang diberikan. Masyarakat seharusnya tidak dibiasakan
menerima bantuan berupa uang namun harus diwujudkan dalam bentuk sarana dan
prasarana ekonomi, agar bantuan tersebut lebih bermanfaat; (2) Pemerintah
hendaknya memprogramkan wajib belajar khususnya untuk masyarakat miskin
dengan biaya yang ditanggung negara baik melalui program nasional dan ditunjang
3
4
dengan program daerah yang bertujuan untuk menurunkan angka buta aksara. Upaya
ini juga untuk memberikan kesempatan dan peluang kepada anggota keluarga miskin
yang telah memiliki pendidikan tinggi untuk dapat bekerja di lapangan kerja formal
yang disediakan oleh pemerintah dan sektor swasta, sehingga tingkat pendapatan
keluarga miskin dapat meningkat, yang akhirnya mereka dapat keluar dari garis
kemiskinan.
Kata Kunci : Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan