ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

Pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas diatur dalam pasal 3 dan pasal 7
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa keuangan
negara/daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Salah satu permasalahan dalam
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah adalah
kelemahan imlementasi dan peraturan perundang-undangannya sendiri sehingga
menimbulkan konflik yang cukup luas. Dari uraian tersebut maka pengawasan
pengelolaan keuangan negara menjadi suatu keharusan. Pengawasan merupakan
rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan
dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat
berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengawasan keuangan
daerah di Pemerintah Kabupaten Lebong dengan mengidentifikasi permasalahan
yang berkaitan dengan aspek-aspek manajerial pengelolaan dan pengawasan
keuangan daerah. Dalam penelitian ini aspek manajerial yang diteliti meliputi:
aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggung-jawaban,
aspek pengawasan terhadap pengaturan dan penetapan, pengawasan terhadap
perencanaan dan penganggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan, pengawasan terhadap pertang-gungjawaban keuangan
serta pengawasan terhadap pendapatan dan belanja daerah. Data dalam penelitian
ini dikumpulkan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil
penyebaran kuesioner. Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebanyak 132 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat
dirangkum kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengelolaan keuangan daerah yang
diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong termasuk ke dalam kategori
8
baik. Penerapan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari dimensi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. Dari
keempat dimensi tersebut menunjukan bahwa dimensi perencanaan menunjukan
nilai mean skor terkecil dibandingkan dengan dimensi lainnya. Artinya bahwa
perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah pada beberapa OPD dan
Pemerintah Kabupaten Lebong masih memiliki kelemahan pada kualitas
dokumen perencanaannya.; (2) pengawasan keuangan daerah yang diterapkan
oleh Pemerintah Kabupaten Lebong termasuk ke dalam kategori baik.
Pengawasan keuangan daerah terdiri dari lima dimensi. Dari kelima dimensi
tersebut dimensi pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran
menunjukan nilai mean skor terkecil dibandingkan dengan dimensi lainnya. Hal
ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran di
beberapa OPD dan Kabupaten Lebong masih terdapat titik kelemahan.
Kata Kunci : Pengelolaan, Pengawasan, Keuangan Daerah