PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT JUAL BELI BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KOTA BENGKULU)

Penelitian ini mengkaji peralihan hak atas tanah akibat jual beli berdasarkan
ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah di Kota Bengkulu, yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah
melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Latar belakang penelitian ini muncul
karena masih terdapat transaksi jual beli tanah yang dilakukan tanpa menggunakan
akta PPAT, sehingga menghambat proses pendaftaran dan balik nama sertipikat.
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji ketentuan tersebut, hambatan yang
dihadapi, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara,
observasi, dan studi dokumen di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketentuan peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 Ayat
(2) umumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun
hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, persepsi biaya pembuatan
akta yang mahal, dan praktik transaksi informal masih sering terjadi. Kantor
Pertanahan melakukan upaya seperti sosialisasi, penyuluhan hukum, dan mediasi
sengketa. Kesimpulannya, efektivitas dari Pasal 37 Ayat (2) di Kota Bengkulu perlu
ditingkatkan melalui penguatan penegakan hukum, optimalisasi peran PPAT, dan
peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Kata kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Jual Beli, Pendaftaran tanah.