PEMENUHAN HAK KOMPENSASI TERHADAP KEPEMILIKAN ASET CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

Penelitian ini membahas pemenuhan hak kompensasi terhadap kepemilikan aset
cagar budaya di Kabupaten nias Selatan sebagai bagian dari upaya pelestarian
warisan budaya dan perlindungan hak masyarakat lokal. Aset cagar budaya yang
dimaksud mencakup situs, benda, serta praktik tradisional yang memiliki nilai
sejarah dan kultural tinggi. Dengan fokus pada pelaksanaan peraturan dan tanggung
jawab perdata pemerintah daerah. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana
pelaksanaan peraturan dalam pemenuhan hak kompensasi terhadap kepemilikan aset
cagar budaya di Kabupaten Nias Selatan, dan bagaimana unsur-unsur tanggung
jawab perdata dari pemerintah dalam pemenuhan hak kompensasi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif
yang didasarkan pada wawancara, observasi, serta telaah dokumen hukum dan
kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan
terkait kompensasi belum berjalan optimal, ditandai dengan tidak adanya petunjuk
teknis yang jelas, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya koordinasi antar
instansi. Selain itu, secara yuridis, terdapat unsur tanggung jawab perdata pemerintah
yang terpenuhi, seperti perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita oleh
pemilik aset, namun belum ada mekanisme penyelesaian yang efektif. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi teknis yang komprehensif serta
penguatan kapasitas hukum pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya
terhadap pemilik aset cagar budaya.
Kata Kunci: kompensasi, tanggung jawab perdata, aset cagar budaya,
pelaksanaan peraturan, pemerintah daerah.