PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI KOTA BENGKULU

Penulisan ini dilatarbelakangi karena belum dijalankanya aturan hukum
pidana oleh aparat penegak hukum salah satunya Pasal 56 KUHAP yang intinya
setiap orang yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana yang diancam
hukuman 5 tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasehat hukum disetiap
tingkat pemeriksaan tetapi dalam prakteknya banyak tersangka atau terdakwa
yang diancam pidana 5 tahun atau lebih tidak mendapatkan bantuan hukum
permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan pasal 56 KUHAP
dan apa saja hambatan dalam menerapkan pasal 56 KUHAP terhadap tersangka/
terdakwa dalam proses peradilan pidana di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 56 KUHAP dan
mengetahui hambatan-hambatan dalam menerapkan Pasal 56 KUHAP terhadap
tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana di Kota Bengkulu. Penelitian
ini menggunakan tipe peneltian hukum yuridis sosiologis, Maka dalam
penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan mengenai
penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap tersangka/terdakwa dalam menjalani
proses pidana di kota Bengkulu. Selanjutnya data diedit, diklasifikasikan,
disusun serta dianalisis secara kualitatif kemudian disusun dalam bentuk skripsi.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata Pasal 56 KUHAP
belum diterapkan oleh aparat penegak hukum di Kota Bengkulu. Jadi seharusnya
aparat penegak hukum di Kota Bengkulu harus bersikap prefesional dengan
menjalankan aturan hukum pidana dengan sebaik-baiknya terutama tentang
pemberian bantuan hukum cuma-cuma sehingga pelanggaran terhadap hak-hak
pelaku tindak pidana tidak terjadi lagi.