PERANAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum,
perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya
bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga
memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan
kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai
dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun tujuan
penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Nadzir dalam pengelolaan dan
pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Muara Bangkahulu dan untuk
mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Nadzir dalam
pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Muara
Bangkahulu. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis sosiologis, Sedangkan
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris normatif. Metode
yang digunakan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan : (1) Peranan Nadzir dalam pengelolaan dan
pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Muara Bangkahulu sudah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun
dalam hal pelaporan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia masih bersifat
pasif, hal ini disebabkan karena kurang berfungsinya Badan Wakaf Indonesia
dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Nadzir di Kecamatan
Muara Bangkahulu, apabila pengawasan tidak dilakukan oleh pemerintahan
maka besar kemungkinan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang
Wakaf tidak akan dapat diterapkan. (2) Faktor penghambat, yaitu Masih
banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang
keberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
Kurangnya sosialisasi tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Tanah Wakaf, Rendahnya pemahaman Nadzir dalam
pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, Tidak adanya sarana dan
prasarana yang di berikan pemerintah untuk lembaga wakaf yang dapat
menunjang tugas dan fungsi dari lembaga wakaf, Sedangkan faktor
pendukung, yaitu Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Hukum Wakaf, yang menjadi acuan tertulis bagi lembaga wakaf, Masih
adanya kesadaran Nadzir untuk mengelola dan memelihara tanah wakaf
dengan baik karena tanah wakaf merupakan amanah Wakif yang harus
dijalankan, Masih banyaknya keinginan masyarakat untuk mewakafkan
tanahnya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum.