STUDI PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Penelitian ini dilatar belakangi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas yang mengantikan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penelitian ini Dilakukan Untuk mengetahui
bagaimana perbandingan tanggung jawab Direksi dari kedua undang-undang tersebut,
serta bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakomodasi prinsip business
judgement rule dalam kaitannya dengan tanggung jawab Direksi, business judgement
rule ialah suatu doktrin yang menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak
bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan
keputusan apabila tindakan Direksi, didasari itikad baik dan sifat hati-hati, Penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan
pustaka yang merupakan data sekunder Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan perbandingan (comparative approach), Penelitian ini bersifat deskriptif
analitis artinya menggambarkan suatu permasalahan mengenai perbandingan
Tanggung Jawab Direksi dari dua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
kemudian dianalisa serta dihubungkan dengan teori, konsep dan asas yang ada,
Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
terbatas terdapat ketentuan baru yang lebih memperluas, mempertegas, dan
memperjelas tanggung jawab Direksi, seperti yang terdapat dalam Pasal 104 ayat (3)
tentang Direksi yang tidak lagi menjabat selama lima tahun terakhir tetap
bertanggung jawab atas kepailitan perseroan, Pasal 101 ayat (2) yang membuat
Direksi bertanggung jawab secara pribadi jika menimbulkan kerugian bagi perseroan
akibat tidak melaporkan saham yang dimilikinya, atau anggota keluarganya atas
kepemilikan saham di perseroan tersebut atau di perseroan lain, Pasal 97 ayat (4)
yang menyatakan apabila Direksi terdiri dari dua anggota Direksi atau lebih,
tanggung jawab atas pengurusan perseroan berlaku secara tanggung renteng bagi
setiap anggota Direksi, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007, yang mana ketentuan Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 104 ayat
(4) telah memperjelas dan mempertegas prinsip business judgement rule dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.