ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA (Studi Kasus SD Negeri 69 Kandang Limun, Kota Bengkulu)

Penelitian ini berjudul “Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Dalam Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Siswa.” Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui gambaran implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) di SD N. 69 Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan
data deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara,
opservasi dan dokumentasi. Sasaran penelitian adalah pelaksana Program PKPS-BBM Bidang Pendidikan yang berjumlah 9 orang, masing-masing pelaksana program
PKPS-BBM Pendidikan Kota Bengkulu sebanyak 2 orang dan pelaksana Program
PKPS-BBM Bidang Pendidikan tingkat sekolah sebanyak 7 orang. Di samping itu
juga mengambil sasaran penelitian dari kelompok sasaran program yaitu siswa yang
dalam hal ini diwakili oleh orang tua siswa sebanyak 25 orang. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program BOS di
SD N. 69 Kandang Limun belum optimal. Hal ini terlihat dari tujuan Program BOS
untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dan meringankan bagi siswa
lainnya tidak terlaksana sepenuhnya. Semua siswa mendapat bantuan yang sama dan
tidak ada pengkhususan bagi siswa miskin. Selain itu peran komite sekolah dalam
pengelolaan dana BOS juga dinilai kurang optimal. Kurangnya sosialisasi kepada
komite sekolah, tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur peranan komite
sekolah dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, serta kesibukan komite sekolah
dalam melaksanakan tugas pokoknya (mata pencaharian utama) adalah faktor utama
penyebab kurang optimalnya peranan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS.
Kurangnya sosialisasi ditandai dengan tidak adanya sosialisasi yang bersifat formal
dan khusus kepada komite sekolah dan orang tua siswa lainnya, sehingga
pengetahuan mereka tentang program sangat terbatas. Keterbatasan pengetahuan
komite sekolah dan orang tua siswa lainnya tentang program membuat mereka kurang
mengetahui pembiayaan apa saja yang didanai oleh Program BOS, sehingga orang
tua siswa sebagai kelompok sasaran progam yang diharapkan juga sebagai sosial
kontrol pelaksanaan progam tidak dapat melaksanakan peranannya sebagai mana
mestinya. Oleh sebab itu untuk pelaksanaan program BOS selanjutnya, diharapkan
adanya pembedaan pemberian bantuan antara siswa miskin dan siswa mampu dengan
melakukan penambahan aloksi dana untuk siswa miskin, mengoptimalkan peranan
komite sekolah dalam pengelolaan program, mengoptimalkan sosialisasi program,
bukan hanya kepada pikah pelaksana program tetapi juga kepada kelompok sasaran
program, serta kepada pihak eksternal pelaksana program seperti lembaga-lembaga
kemasyarakatan dan kalangan akademisi. Tentunya perlu adanya ketentuan yang
mengatur secara jelas tentang hal tersebut di atas. Sehingga dapat diharapkan
pelaksanaan program BOS tepat sasaran.