KAJIAN IMPLEMENTASI TATA USAHA DAN TATA NIAGA KAYU RAKYAT DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Potensi hutan alam sebagai penghasil kayu bagi pembangunan nasional
semakin hari semakin menurun, di sisi lain permintaan kayu terutama sebagai bahan
baku industri pengolahan kayu makin bertambah. Kemampuan hutan alam dan hutan
tanaman untuk menyediakannya hanya sebesar 45,8 juta m3 per tahun.
Dalam upaya menjamin kelestarian hutan rakyat, maka pengaturan atau
penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi hal penting. Faktor lain dalam
pengembangan hasil hutan kayu rakyat adalah aspek tataniaga. Dalam melakukan
pengelolaan sumber daya hutan rakyat, penatausahaan kayu rakyat akan
mempengaruhi alur tata niaga kayu rakyat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur tata usaha dan
tata niaga kayu rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui biaya-
biaya yang timbul dalam tata usaha kayu rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara.
Penilitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara (Kecamatan Kerkap)
dan dilaksanakan pada bulan Februari 2011– April 2011. Pemilihan Kecamatan
Kerkap menjadi daerah penelitian didasarkan pada data pemohon izin pengusahaan
kayu rakyat yang diambil dari Dinas Kehutanan Bengkulu Utara dimana jumlah
pemohon izin pengusahaan kayu rakyat terbanyak berada di Kecamatan Kerkap.
Data yang dikumpulkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data
primer yaitu data yang diperoleh dari responden. Metode yang digunakan untuk
pengambilan data primer adalah dengan teknik wawancara langsung yang dilakukan
secara tertutup (berstruktur) yang berpedoman pada kuisoner sehingga dapat dibatasi
lingkup masalah yang diteliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang
sudah ada, yang bersumber dari literatur-literatur (Pustaka), dokumen dan laporan-
laporan yang berhubungan dengan penelitian serta instansi-instansi yang terkait.
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu
bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang
ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.
Dari hasil penelitian diketahui, bahwa implementasi penatausahaan kayu
rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara sudah sesuai dengan Permenhut Nomor
P.51/Menhut-II/2006, Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006, Permenhut Nomor
P.63/Menhut-II/2006, Perda Kabupaten Bengkulu Utara nomor 09 Tahun 2007,
Peraturan Bupati Bengkulu Utara No 4 tahun 2008. Tetapi sosialisasi dari Dinas
Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara mengenai tata cara perizinan
kayu rakyat dan arti penting dari perizinan kayu rakyat tersebut masih kurang
terkhusus untuk para petani.
Dengan tidak ditetapkanya biaya pengurusan izin di kepala desa dan biaya
survey lokasi tegakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu
Utara dalam Perda Kabupaten Bengkulu Utara nomor 09 Tahun 2007 dan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara No 4 tahun 2008, menimbulkan biaya-biaya yang bervariasi,
tergantung oleh keputusan kepala desa tempat dikeluarkanya izin dan orang yang
ditugaskan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara untuk
survey lokasi tegakan.
Proses tata niaga kayu rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara masih didominasi
oleh pihak pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul akan mengolah kayu menjadi
sortimen-sortimen sesuai dengan kebutuhan depot, industry mebel atau konsumen
yang membeli kayu langsung kepada pedagang pengumpul.