KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENCABUTAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM

KewenanganKomisiYudisialdalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945
dalamPasal
24B
diajukanJudicial
RiviewkeMahkamahKonstitusisehinggadikeluarkannyaPutusanMahkamahKonstitusi
Nomor
005/PU-IV/2006
yangtelahmencabutbeberapakewenanganKomisiYudisialmengenaipengawasanterhada
p hakim dalamUndang-Undang No.22 Tahun 2004 tentangKomisiYudisial,
PenulisanskripsiinibertujuanuntukmengetahuikewenangandasarKomisiYudisial,
batasankewenanganKomisiYudisialsertapengembaliankewenanganKomisiYudisial.Je
nispenelitian
yang
digunakanadalahyuridisnormatif,
pendekatan
yang
digunakanyaitupendekatanUndang-Undang
(statute
approach).menganalisisbeberapaperaturanperundang-
undanganterkaitdengansubstansiPengumpulanbahanhukumdilakukandengancarakepu
stakaan
(library
research),
setelahbahanhukumtelahterkumpuldilakukananalisisdenganmenggunakanmetodekuali
tatif.
Dari
hasilpenelitiandapatdisimpulkankewenangandasarKomisiYudisialtertuangdalamUnda
ng-UndangDasarTahun
1945
danUndang-Undang
No.22
Tahun
2004,
PutusanMahkamahKonstitusiNomor
005/PU-
IV/2006membatasikewenanganKomisiYudisialdalamPengawasan,
mengenaihalpengembaliankewenanganKomisiYudisialtertuangdalamUndang-
Undangsektoral (Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentangPeradilanUmum,
Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, danUndang-Undang
No.51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara) serta di tahun 2011 Undang-
Undang No.18 Tahun 2011 tentangperubahanatasUndang-Undang No.22 Tahun 2004
tentangKomisiYudisial.