PELAKSANAAN HAK LINTAS DAMAI OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN BENGKULU

Konsep hak lintas damai sejatinya bermula dari praktek negara-negara di Eropa pada
abad pertengahan, dan dalam perkembangannya mendapat perumusan dalam
Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1958. Hak lintas damai adalah hak semua
negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya di perairan territorial suatu negara
sesuai dengan peraturan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan
negara pantai. Dengan diterimanya konsepsi negara kepulauan dalam Konvensi
Hukum Laut Internasional 1982, maka hak lintas damai tidak saja berlaku di laut
teritorial suatu negara pantai tetapi juga di perairan kepulauan suatu negara
kepulauan. Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan, dalam hak lintas
damai guna untuk menjamin kepentingan pelayaran Internasional juga harus
menyelenggarakan hak lintas damai di laut territorial dan perairan kepulauannya. Di
Indonesia mengenai hak lintas damai, diatur dalam Pasal 11-17 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Hak
Lintas Damai. Dalam upaya pelaksanaan hak lintas damai, kepentingan untuk
menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia merupakan suatu keharusan.
Sistem pelaksanaan serta pengawasan yang baik dalam pelaksanaan hak lintas damai
oleh kapal asing merupakan faktor penting dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah
laut Indonesia. Bengkulu yang merupakan salah satu bagian dari wilayah kedaulatan
Indonesia memiliki perairan yang cukup luas dan di dalam perairan tersebut terdapat
pulau-pulau yang merupakan pulau-pulau terluar dari wilayah Indonesia, dan
keberadaannya harus terus diawasi dan dilindungi agar terhindar dari ancaman-
ancaman negara lain salah satunya melalui kehadiran kapal asing dalam hak lintas
damai di perairan Bengkulu. Sehingga prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang
baik dalam hak lintas damai di perairan Indonesia khususnya Bengkulu sangatlah
perlu untuk menjamin keamanan dan keutuhan kedaulatan wilayah laut Indonesia
serta untuk mencegah tindakan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh kapal
asing yang dapat merugikan bangsa Indonesia.