Ariestian, Ariestian and Lidia, Br. Karo and Herlita, Eryke (2012) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PLAT NOMOR KENDARAAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARISASI MENURUT UNDANG- UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Fakultas Hukum UNIB.
![ARIESTIAN KS.-2.pdf [thumbnail of ARIESTIAN KS.-2.pdf]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
ARIESTIAN KS.-2.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (1MB)
Abstract
Pasal 68 ayat (4) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang larangan
masyarakat untuk merubah plat nomor yang telah ditetapkan oleh pihak kePolisian
bagian SAMSAT. Di Kota Bengkulu larangan tersebut tidak terlaksana secara efektif
walaupun pihak kePolisian bagian lalu lintas sudah mensosialisasikan, tentunya hal
ini diakibatkan oleh adanya presepsi dan pemahaman yang berbeda-beda dari
pengguna kendaraan bermotor dalam menyikapi isi pasal yang sudah disosialisaikan
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-
faktor yang mendorong pengendara kendaraan bermotor memodifikasi Plat nomor
yang diberikan oleh pihak kepolisian dan untuk mengetahui dan bagaimana
penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi
masyarakat agar tidak memodifikasi Plat nomor kendaraannya. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan empiris dan dianalisis dengan menggunakan
metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor
penyebab pengguna kendaraan bermotor memodifikasi plat nomor kendaraannya itu
dikarnakan Plat nomor yang diberikan oleh kepolisian yang dikeluarkan oleh
SAMSAT kurang disukai oleh masyarakat, plat yang dikeluarkan oleh pihak
kepolisian tidak sesuai dengan pajak yang dibayar oleh masyarkat, dan faktor dari
penegak hukum yang masih kurang disiplin. Kendala yang dihadapi oleh Polantas
dalam menanggulangi faktor-faktor pengguna kendaraan sepeda motor yang
memodifikasi di Kota Bengkulu adalah kurangnya personil Polantas, dimana luas
wilayah atau pun jalan tidak sebanding dengan jumlah personil Polantas Polres Kota
Bengkulu. Upaya dari pihak kepolisian untuk menanggulai agar masyarkat tidak
merubah plat nomor yang diberikan ialah polisi memberi tindakkan tegas dengan
menilang dan melepaskan plat nomor yang di rubah tersebut serta memberi
peringatan agar tidak dilakukan lagi hal yang serupa dan polisi juga tidak memandang
bulu dalam melakukan tindakkan tersebut.
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | 014 Abd. Rachman Rangkuti |
Date Deposited: | 15 Dec 2013 19:38 |
Last Modified: | 15 Dec 2013 19:38 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/4438 |