KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PELEPASAN HAK GUNA USAHA PT CAKRA DENGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG

Pelepasan hak atau penyerahan hak-hak atas tanah adalah kegiatan
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasai dengan tanah yang dikuasai dengan memberikan ganti kerugian atas
musyawarah. Salah satu hak atas tanah ialah HGU. HGU merupakan hak atas tanah
yang bersifat primer yang memilki spesifikasi. Spesifikasi HGU tidak bersifat terkuat
dan terpenuh. Dalam artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat
beralih dan dialihkan pada pihak lain. Terkait HGU sering kali terjadi tumpang tindih
dalam pemberian HGU tersebut hal ini disebabkan karena berbagai faktor yang pada
akhirnya dapat menimbulkan polemik dan permasalahan hukum. Salah satunya
permasalahan HGU yang terjadi di Kabupaten Kepahiang yang mana dalam
pemberian HGU tersebut tidak tepat dan kurang teliti sehingga dalam prakteknya
terjadi tumpang tindih hak atas tanah antara masyarakat Kecamatan Kabawetan
dengan HGU PT Cakra seluas 222 ha yang kemudian menimbulkan permasalahan
hukum dan ketidakpastian hak atas tanah yang berdampak besar bagi kehidupan
masyarakat di Kecamatan Kabawetan. Penerbitan HGU ini sangat merugikan
masyarakat karena pemerintah kurang memperhatikan kondisi serta keadaan yang ada
dilapangan, sehingga terkesan pemerintah asal-asalan dalam menerbitkan HGU tanpa
memperdulikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu
tanggung jawab pemerintah dan atas dasar tuntutan masayarakat maka pemerintah
mengambil langkah-langkah dengan melakukan pendekatan dengan pihak PT Cakra
dan melakukan proses mediasi agar bersedia untuk melepaskan sebagian HGU sesuai
dengan tuntutan masyarakat kepada pihak pemerintah agar tidak menimbulkan
konflik yang berkepanjangan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut,
maka PT Cakra bersedia melepaskan sebagian arel HGU seluas 222ha.