KEABSAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keabsahan dan kewenangan pengawasan
peraturan daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri menimbulkan ekses negative dan
akibat hukum terhadap peraturan daerah. Pada Tahun 2011, sebanyak hampir 9.000 Peraturan
Daerah telah dihasilkan dan dilakukan pengawasan Reprseif dan Preventif yakni evaluasi serta
klarifikasi, dan sebanyak 351 Peraturan Daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimanakah keabsahan dan
kewenangan pengawasan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri dan Bagaimanakah Akibat
Hukum yang Terjadi Dari Keabsahan dan Kewenangan Pengawasan Peraturan Daerah Oleh
Menteri Dalam Negeri. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Kewenangan pengawasan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri diatur dengan beberapa
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan pengawasan peraturan daerah. Menteri
dalam negeri melakukan pengawaan Represif dan Preventif terhadap perda yakni dengn
melakukan Evaluasi terhadap perda Pajak, Retribusi daerah, Tata Ruang dan APBD. Dalam
penulisan ini dapat disimpulkan bahwa keabsahan dan kewenangan pengawasan perauran daerah
oleh menteri dalam negeri dapat dilihat dari subjek dan objek pengawasannya. Tidak semua
perturan daerah dapat dibatalkan oleh menteri dalam negeri. Dan pembatalan suatu peraturan
daerah oleh menteri dalam negeri harus menggunakan instrument hukum Peraturan Presiden
(Perpres), bukan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.