REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM KAITANNYA DENGAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pelaksanaan landreform ditujukan untuk melakukan perombakan pengurusan
dan penggunaan tanah sebagai usaha untuk mempertinggi taraf hidup para petani
menuju kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun salah satu
program landreform tersebut adalah redistribusi tanah pertanian kepada petani
dimana juga ada kaitannya dengan penguasaan tanah pertanian dikalangan petani.
Daerah penelitian yaitu di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Fokus
penelitian adalah di desa Aur Gading. Permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan
redistribusi tanah obyek landreform kepada petani dalam kaitannya dengan
penguasaan tanah pertanian dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam
pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat empiris. Penentuan sampel dalam penelitian
ini dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang telah
ditentukan terlebih dahulu dan dipilih berdasarkan kedudukan dan pengetahuannya
yang dapat mewakili seluruh populasi. Data yang dikumpulkan terdiri atas data
primer dan data sekunder, disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan.
Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat induktif
dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
landreform di Desa Aur Gading yang dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten
Bengkulu Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman
yang berlaku serta telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 1986
sebanyak 74 persil dan tahun 2003 sebanyak 100 persil bidang tanah. Faktor-faktor
yang menjadi hambatan pelaksanaannya redistribusi ini berasal dari faktor
pemerintah seperti terbatasnya anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta
tidak ada pembinaan pasca redistribusi kepada petani penerima. Hambatan dari petani
penerima redistribusi seperti bukti kepemilikan tanah masih lemah, tidak dilakukan
pendaftaran ulang terhadap tanah redistribusi, tanah yang diredistribusikan rata-rata
kurang dari 1 (satu hektar), kurangnya pemahaman terhadap kegiatan redistribusi,
serta pengenaan biaya yang besar dalam pembuatan sertipikat sebagai alas bukti hak
yang kuat.