KAJIAN TERHADAP SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Pada sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten
Lebong, di mana terjadinya klaim kewilayahan oleh Kabupaten Lebong terhadap
wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari Penelitian ini adalah (1)
mendapatkan data/bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,
sehingga dapat menjelaskan penyebab terjadinya sengketa tapal batas antara
Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. (2) Dapat menjelaskan
kewenangan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara
dengan Kabupaten Lebong ditinjau dari hukum ketatanegaraan. Jenis penelitian
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang
dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-peraturan yang berhubungan
Kajian Terhadap Sengketa Tapal Batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan
Kabupaten Lebong dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa (1) penyebab sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu
Utara dengan Kabupaten Lebong dalam perspektif hukum ketatanegaraan
dikarenakan a. Undang-undang pembentukan Kabupaten, b. Kebijakan dalam
perluasan daerah Kabupaten Lebong, c. faktor geografis, d. faktor sejarah. (2)
kewenangan penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara
dengan Kabupaten Lebong ditinjau dari hukum ketatanegaraan, yaitu Pemerintah
Daerah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Gubernur Bengkulu, kewenangan
tersebut diperoleh melalui pendelegasian kewenangan sebagaimana yang dimuat
dalam Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah.