PELAKSANAAN PAGANG GADAI TANAH ULAYAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA PAYAKUMBUH

Hariati, Risen and Merry, Yono and Andry, Hariyanto (2012) PELAKSANAAN PAGANG GADAI TANAH ULAYAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA PAYAKUMBUH. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Fakultas Hukum UNIB.

[thumbnail of RISEN HARIATI-2.pdf] Text
RISEN HARIATI-2.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan masyarakat hukum adat Minangkabau melakukan pagang gadai tanah
ulayat di Kota Payakumbuh, (2) untuk mengetahui pelaksanaan pagang gadai tanah
ulayat pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Kota Payakumbuh, (3) untuk
mengetahui permasalahan yang timbul dan penyelesaiannya dalam pagang gadai
tanah ulayat tersebut. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris
dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang menggunakan
kerangka
berfikir
deduktif-induktif
maupun
sebaliknya.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa faktor ekonomilah, yaitu untuk biaya pengobatan dan biaya
pendidikan yang menjadi alasan utama Masyarakat Minangkabau di Kota
Payakumbuh melakukan pagang gadai tanah ulayat. Tata cara pelaksanaan pagang
gadai antara tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo hampir sama,
yang membedakannya hanya pada persetujuan dari yang memiliki hak penguasaan
dan hak milik dari jenis tanah ulayat tersebut. Pada tanah ulayat nagari tidak dapat
dilakukan pagang gadai, yang dapat dilakukan adalah tukar guling terhadap tanah
ulayat tersebut. Permasalahan yang terjadi yaitu sengketa antara pihak-pihak yang
merasa sebagai ahli waris, sengketa mengenai batas-batas dari tanah ulayat, sengketa
mengenai kepemilikan dari tanah ulayat dan sengketa mengenai kepengurusan dari
tanah ulayat dan proses penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara
musyawarah para pihak, musyawarah para pemangku adat, musyawarah Badan
Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dan pada tingkat akhir dapat dilakukan
sidang adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined])
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: 014 Abd. Rachman Rangkuti
Date Deposited: 16 Dec 2013 06:37
Last Modified: 16 Dec 2013 06:37
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/4483

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200