ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Atas dasar merugikan hak konstitusional anak yang dilahirkan akibat
perkawinan tidak tercatat, pada tanggal 23 Juni 2010 Aisyah Mochtar alias Machica
mendaftarkan uji materi (yudicial review) terhadap ketentuan pasal tersebut. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 telah mengabulkan permohonan
pemohon berkenaan dengan Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk
mempelajari dan menjelaskan dasar hukum, Mahkamah Konstitusi mengabulkan
sebagian gugatan Hj. Aisyah Mochtar dalam uji materi (yudicial review) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2). Untuk mempelajari dan
menjelaskan hak-hak anak luar kawin pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 46/PUU-VII/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1). Dasar hukum Mahkamah
Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Hj. Aisyah Mochtar dalam uji materi
(Yudicial Review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :
tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari
suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki
hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya dan membebaskan laki-laki
yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan
kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan
bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut
sebagai bapaknyaTerlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinan ibu dan
laki-laki yang menghamili ibunya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan
perlindungan hukum.2). Sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
Nomor 46/PUU-VII/2010, Hak-hak dasar anak sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dapat diberikan secara penuh. Selain itu, anak diluar nikah juga
mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan kewarisan dari ayah dan keluarga
ayah biologisnya.