PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHAGUNAAN KARTU KREDIT ORANG LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat bayar, pada saat ini sudah banyak
terjadi kecurangan dari pihak ketiga dan pihak penyelenggara kartu kredit.
Banyaknya tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit tentunya harus menjadi
perhatian
tersendiri
dalam
hukum
pidana
terutama
berkaitan
dengan
pertanggungjawaban pidananya. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1). Untuk
mengetahui ketentuan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penyalahgunaan
kartu kredit orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2). Untuk mengetahui permasalah yuridis yang
muncul dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit
orang lain berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,
yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Hasil penelitian ini, yaitu: 1). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan pertanggungjawaban pidana
dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit tidak hanya orang perorangan tetapi
juga korporasi. Selain itu, Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik juga menentukan pertanggungjawaban pidana pihak
penyelenggara kartu kredit (Issuer) dan pihak penjual barang (merchant) apabila
terdapat keselahan dari kedua pihak tersebut. Pemberian ganti kerugian juga
dibebankan kepada pelaku kejahatan penyalahgunaan kartu kredit sebagai orang
menyebabkan orang lain mengalami kerugian. 2). Permasalahan yuridis dalam
pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu: tidak mengatur kualifikasi
delik “kejahatan” atau “pelanggaran”, tidak mengatur tentang ketentuan manakala
denda tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana atau korporasi yang melakukan
penyalahgunaan kartu kredit, tidak mengatur tentang penyertaan, percobaan,
receidive, permufakatan jahat, dan concurcus, dan belum ada pola aturan pemidanaan
korporasi yang seragam dan konsisten.