PENGATURAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT KONVENSI PEREMPUAN TAHUN 1981 (CEDAW) DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Skripsi ini didasarkan atas bagaimana implementesai Konvensi perempuan di
Indonesia. Konvensi Perempuan telah menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-
ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang melanggar
hak perempuan dan merugikan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat.
Konsekuensinya adalah bahwa Negara (peratifikasi) memberikan komitmen,
mengingkatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan,
kebijakan, program dan tindakan khusus sementara, mewujudkan kesetaraan dan
keadilan antara laki-laki dan perempuan, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan. Serta terhapusnya diskriminasi terhadap perempuan. Namun
demikian, rumusan pasal-pasal dalam UU Perkawinan masih tetap bermasalah, baik
dari sisi keadilan, gender, dan juga persamaan. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam
pasal tentang hak untuk memasuki jenjang perkawinan, perkawinan anak dan usia
minimum perkawinan, hak dan tanggung jawab Istri dan suami dalam perkawinan
dan perceraian, dan diskriminasi dalam bentuk poligami.