KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan
ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan
Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung
jawab Polisi Pamong Praja. Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satpol PP sering
berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama Polisi. Benturan dengan
Polisi juga lebih karena ada singgungan kewenangan antara UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
mengetahui batasan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah. Untuk menjawab
permasalahan ini maka digunakan pendekatan yuridis normatif dengan membedah
bahan pustaka untuk menelaah lebih dalam. Berdasarkan pembahasan hasil
penelitian
bahwa
kewenangan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
dalam
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat disimpulkan Satuan
Polisi Pamong Praja mempunyai kewenagan Menindak terhadap anggota
masyarakat atau badan hukum yang melanggar ketentuan dan obyek tertentu yang
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat
Represif Non Yustisial. Yang dimaksud dengan tindakan Represif Non Yustisial
adalah Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan Represif atau
penindakan pada pelanggar Peraturan Daerah, namun mereka tidak dapat
meneruskan tindakan sampai penyidikan seperti halnya aparat Polri kecuali bagi
anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk sebagai penyidik pegawai
negeri sipil.