PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM YANG MENGGUNAKAN PLAT HITAM DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN, MENURUT UU. NOMOR 22 TAHUN 2009

Banyaknya kasus pelanggaran kendaraan angkutan umum yang
menggunakan plat hitam yang juga sering disebut dengan istilah mobil travel,
yang terjadi di wilayah Polres Bengkulu Selatan selama tahun 2011 ini. Telah
terjadi pelanggaran kendaraan angkutan umum yang menggunakan plat hitam
selama periode januari-desember tahun 2011, sebanyak 145 kasus pelanggaran
tilang, data semua ini didapat dari data daftar tilang pelanggaran kendaraan
angkutan umum yang menggunakan plat hitam. fenomena seperti ini, maka
aparat penegak hukum dituntut agar dapat menegakan peraturan-peraturan yang
mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, agar peraturan-peraturan yang telah
dibuat nantinya dapat menjadi acuan para penegak hukum yang terutama polisi
lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, dan juga sebagai salah satu sarana yang
dapat berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya untuk keselamatan seluruh
pengguna jalan raya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui
peranan polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran kendaraan
angkutan umum yang menggunakan plat hitam di Kabupaten Bengkulu Selatan,
(2) untuk mengetahui hambatan yang dihadapi polisi lalu lintas dalam
menanggulangi pelanggaran kendaraan angkutan umum yang menggunakan plat
hitam di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam Penelitian ini menggunakan
pendekatan hukum empiris dan dianilisis menggunakan metode analisis kualitatif
yang menggunakan kerangka berfikir deduktif-induktif. Hasil dari Penelitian
menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak polisi lalu lintas
dengan melakukan tindakan preventif dan refresif, yaitu memberikan himbauan,
sosialisasi, melakukan kerjasama dan terus berkoordinasi dengan pihak dinas
perhubungan dan jasa raharja dan melakukan penilangan dan penahanan
kendaraan terhadap pelanggar kendaraan angkutan umum yang menggunakan
plat hitam, melakukan penyebaran spanduk dan brosur sosialisasi di jalan,
dimana mengunjungi terminal dan tempat mengetemnya (tempat parkirnya)
kendaraan angkutan umum yang menggunakan plat hitam. Permasalahan yang
terjadi yaitu Kurangnya kesadaraan hukum para sopir/pemilik kendaraan
angkutan umum yang menggunakan plat hitam, bahwa tindakan tata cara
melakukan pengangkutan penumpang tersebut salah, sanksi pidana yang
dikenakan terhadap para pelanggar tidak memberikan efek jera serta peran dari
Pemerintah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam
menyelenggarakan dan memberikan pelayanan fasilitas kenyamanan kendaraan
angkutan umum bagi para penumpang masih belum efektif dan efesien.