PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK YANG TIDAK DILENGKAPI PITA CUKAI DI BENGKULU

Dengan di bentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2007 tentang cukai maka penyidikan terhadap tindak pidana cukai dilakukan
sepenuhnya oleh penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai. Tujuan dari penulisan
ini untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil kantor pengawas dan
pelayanan bea dan cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok yang tidak
dilengkapi dengan pita cukai di bengkulu dan untuk mengetahui hambatan penyidik
pegawai negeri sipil kantor pengawas dan pelayanan bea dan cukai dalam penyidikan
tindak pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai di Bengkulu.
Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Bengkulu. Penarikan Sampel dilakukan
dengan metode purpusive sampling, pengumpulan data menggunakan metode
wawancara terpimpin kepada responden yaitu : Kepala Seksi Penindakan dan
Penyidikan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Bengkulu, Kasi
Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil POLDA Bengkulu,
Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan 2 orang pelaku yang melakukan tindak
pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi pita cukai. Data sekunder diperoleh
melalui studi kepustakaan. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara
dengan responden. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menerapkan
cara berfikir deduktif dan cara berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa
peranan penyidik pegawai negeri sipil kantor pengawas dan pelayanan bea dan cukai
dalam proses penyidikan tindak pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan
pita cukai di Bengkulu telah berjalan dengan baik. Hambatan dalam penyidikan
Tindak pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi pita cukai di Bengkulu bahwa
1. Faktor masyarakatnya yaitu tidak diketahuinya dengan jelas distributor yang
menyalurkan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai sehingga penyidikan tidak
sampai pada akar permasalahannya, 2. Faktor penegak hukumnya yaitu kurangnya
anggota dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang melakukan
penyidikan terhadap peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai di
Bengkulu. Upaya yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai Bengkulu untuk mengatasi peredaran rokok yang tidak dilengkapi pita cukai
adalah dengan mengadakan operasi pasar sebanyak dua kali dalam satu bulan dan
melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang cukai.