KAJIAN KOMPARATIF TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA SYRI’AH NIGERIA (SHARI’AH PENAL CODE LAW ZAMFARA STATE OF NIGERIA)

Tindak pidana pemerkosaan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di
setiap Negara yang ada di dunia. Tindak pidana pemerkosaan bukan tindak pidana
yang baru tumbuh, bahkan pada saat zaman penyebaran agama islam pun, tindak
pidana pemerkosaan telah terjadi. Dengan melihat peningkatan tindak pidana
pemerkosaan yang terjadi di Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah pengaturan
tindak pidana pemerkosaan yang ada di dalam KUHP Indonesia. Karena, dilihat dari
pemidanaan pada KUHP Indonesia tidak meberikan efek jera pada pelaku tindak
pidana dan pemberian sanksi di Indonesia lebih bersifat pembalasan dan pemidanaan.
Maka, apabila dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana pemerkosaan yang
terdapat pada KUHP Syri’ah Negara Bagian Zamfara sangatlah berbeda. Pada Negara
bagian Zamfara lebih bersifat pidana islam, sehingga sumber hukum yang digunakan
adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Pemidanaan yang diterapkan juga lebih bersifat untuk
mencegah tindak pidana itu terjadi di Negara Bagian Zamfara dan mendidik para
pelaku tindak pidana supaya tidak melakukan tindak pidana yang diatur didalam
KUHP Syri’ah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perbandingan rumusan tindak pidana dan pengaturan sanksi tindak pidana diantara
kedua KUHP tersebut dan kemungkinan asas-asas yang dapat diterapkan di
indonesia.penelitian ini menggunakan penilitian hukum normatif, yaitu dengan cara
membandingkan pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan yang terdapat pada
kedua KUHP tersebut, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara
mempelajari literature-literatur yang membahas teori hukum dan teori-teori
perbandingan. Dari data-data tersebut dilakukan editing dan pengelompokan data
sesuai rumusan masalah yang diangkat, kemudian di analisis dengan menggunakan
penafsrian gramatikan dan penafsiran logika. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa
terdapat perbedaan rumusan tindak pidana pada kedua KUHP tersebut, yaitu KUHP
Syari’ah Negara Bagian Zamfara memasukkan rumusan wanprestai sebagai salah satu
unsur tindak pidana pemerkosaan dan pada KUHP Syari’ah lebih menjatuhkan
hukuman sanksi terhadap tubuh untuk mencegah tindak pidana pemerkosaan yang
terjadi di daerah zamfara. Kemungkian asas yang dapat diterapkan di Indonesia
adalah asas sanksi, karena system pemidanaan di Indonesia lebih bersifat balas
dendam dan pemidanaan. Sehingga, ini dirasakan kurang efektif untuk mengurangi
tindak pidana di Indonesia, berbeda dengan di Negara Bagian Zamfara yang
pemidanaannya lebih bersifat pencegahan dan pendidikan atau perbaikan, sehingga
sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.