PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

Berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah bertujuan untuk mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan
pelayanan,
pemberdayaan serta daya saing Daerah. Supaya pelaksanaan otonomi Daerah dapat
berjalan dengan baik, maka perlu sumber-sumber pembiayaan yang cukup supaya
dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak Reklame merupakan salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Bengkulu
sebagaimanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame. Kota Bengkulu sebagai pusat kegiatan ekonomi dan
Pemerintahan di Provinsi Bengkulu menjadi daya tarik tersendiri bagi subjek Pajak
Reklame. Penerimaan Pajak Reklame Kota Bengkulu tahun 2009 sampai 2010
mengalami peningkatan. Namun tahun 2011 dan 2012 penerimaan Pajak Reklame
mengalami penurunan dan relisasi penerimaan sangat kecil, sementara itu melihat
potensi Pajak Reklame yang ada di Kota Bengkulu sangat besar. Tujuan Penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota
Bengkulu, mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan
pemungutan Pajak Reklame di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui upaya yang
dilakukan dalam meningkatkan hasil pemungutan Pajak Reklame di Kota Bengkulu
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset, Dinas
Pertmanan dan Kebersihan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Subjek Pajak
Reklame di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
pemungutan Pajak Reklame di Kota Bengkulu dimulai dari serangkaian dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetoran yang melibatkan beberapa
Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, dalam pelaksanaan pemungutan
juga ditemukan hambatan yaitu rendahnya kesadaran Subjek Pajak Reklame dan
subjek pajak reklame yang masa izinnya telah berahir namun tidak memperpanjang
izin penyelenggaraan reklame. Upaya yanng dilakukan untuk meningkatkan hasil
Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yaitu dengan melakukan sosialisasi dan
melakukan pengawasan terhadap subjek pajak reklame yang izin penyelenggaraanya
telah berahir dan tidak melapor untuk memperpanjang izin penyelenggaraan reklame.