PELAKSANAAN JAMINAN PERORANGAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG CURUP

Tujuan penelitian : (1) untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit
jaminan perorangan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Curup
(2) untuk mengetahui Jaminan Perorangan telah dapat menjamin penyelesaian kredit
bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Curup. Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pelaksanaan Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Curup telah dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada pedoman
pemberian kredit yang sehat. Dalam pelaksanaannya terdapat 32 kredit dengan
menggunakan jaminan perorangan dan dari 32 kredit tersebut terdapat 13 kredit yang
bermasalah. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Curup juga
telah melakukan tindakan antisipasi untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah
melalui pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kredit, namun tetap terjadi kredit
bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Curup yang
disebabkan disebabkan karena faktor ekstern bank yaitu faktor dari debitur seperti
piutang dagang macet, force majeure dan mis manajemen. Sedangkan cara
penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kredit bermasalah pada produk kredit
dengan menggunakan jaminan perorangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Cabang Curup adalah melalui cara restrukturisasi. Cara penyelesaian tersebut
dilakukan bila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit
bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek ke depan. Apabila
restrukturisasi tidak menghasilkan penyelesaian yang optimal dilakukan dengan
melaksanakan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai atau
penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).