PENDAFTARAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang Pendaftaran Fidusia Oleh
Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Konsekuensinya Terhadap Eksekusi Jaminan
Fidusia Di Kota Bengkulu karena melihat masih banyaknya lembaga pembiayaan
konsumen yang tidak melakukan pendaftaran fidusia secara menyeluruh. Sehingga
bagi penerima dan pemberi fidusia tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan
hukum. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia ini bertentangan dengan Pasal 11
Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan
bahwa “Setiap benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan” dan untuk
melihat bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh penerima fidusia dan
pemberi fidusia terhadap jaminan yang tidak didaftarkan. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data yang diperoleh adalah
data primer dan data sekunder, Lokasi penelitian yang diambil adalah Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT. Adira Finance Cabang
Bengkulu dan PT. Federal International Finance Cabang Bengkulu., proses
pengolahan datanya dengan Editing data kemudian data di analisis dengan
menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara berfikir induktif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa yang menjadi hambatan bagi lembaga pembiayaan
konsumen dalam melaksanakan pendaftaran fidusia adalah kurangnya kesadaran,
biaya pendaftaran, jarangnya pemberi fidusia mempertahankan benda yang
dijaminkan saat dilakukan eksekusi,dan belum adanya sanksi yang tegas terhadap
lembaga pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran fidusia dan Bentuk
perlindungan hukum dan kepastian hukum tbagi penerima fidusia tercantum dalam
Pasal 36, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 Undang –undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia. Bagi pemberi fidusia perlindungan yang didapat adalah pemberi
fidusia dapat melakukan upaya lewat pengadilan apabila penerima melakukan
eksekusi terhadap benda jaminan tanpa memperlihatkan sertifikat fidusia.
Perlindungan hukum dan kepastian hukum tidak saja dapat menguntungkan kedua
belah pihak ( penerima fidusia dan pemberi fidusia) tetapi juga pendaftaran fidusia ini
dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)