PERANAN PEJABAT KANTOR URUSAN AGAMA DALAM HAL PEMBUATAN AKTA WAKAF TANAH HAK MILIK DI KOTA BENGKULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)

Wakaf merupakan salah satu shodakoh atau amalan yang dapat berupa tanah milik
yang pahalanya selalu mengalir walaupun yang mewakafkannya telah meninggal
dunia, dengan catatatan harta wakaf masih tetap berdaya guna dan bermanfaat bagi
masyarakat. Pada masa lampau kekhawatiran adanya penyimpangan terhadap
tujuan dan hakekat wakaf sering terjadi, apalagi dengan adanya bentuk perwakafan
yang beraneka ragam tidak ada keharusan untuk mendaftarkan benda-benda yang
diwakafkan, sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak diketahui keadaanya
bahkan dapat terjadi seolah-olah menjadi milik dari ahli waris atau Nazhir sebagai
pengelola benda wakaf. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji peranan
KUA dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peranan dan hambatan hambatan pejabat Kantor Urusan Agama Dalam
Pembuatan Akta Akaf Tanah Hak Milik di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sosiologis/empiris. Data
yang peroleh adalah data primer dan data sekunder, proses pengolahannya dengan
data editing dan coding, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yang akhirnya
menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
peranan pejabat Kantor Urusan Agama dalam pembuatan akta akaf tanah hak milik
di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan
administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini
menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam
akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan, sehingga lembaga wakaf
sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu
dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum dapat terwujud di masyarakat. Hambatan KUA dalam
pembuatan akta ikrar wakaf adalah kurangnya pembinaan dan penyuluhan petugas
PPAIW kecamatan masih kurang. Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan
Ratu Agung terhadap pengetehuan kepastian hukum tanah wakaf. Sebagian
Masyarakat masih melakukan wakaf tanah hak milik secara lisan, dan mereka
menganggap Akta Ikrar Wakaf bukanlah yang penting.