TANGGUNGJAWAB BANK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Penelitian ini timbul karena semakin banyaknya kejahatan perbankan yang
meningkat dewasa ini dimana pelakunya adalah korporasi (bank) itu sendiri yang
dapat menimbulkan kerugian. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis aturan
mengenai korporasi dan pertanggungjawabannya dengan judul Tanggungjawab Bank
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan. Permasalahan yang diangkat adalah: Apa ketentuan yuridis
mengenai pengaturan bank sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia?
Dan Apa kriteria menerapkan tanggungjawab bank sebagai pelaku tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang Perbankan?. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach).
Berdasarkan
pembahasan,
penulis
memperoleh
jawaban
atas
permasalahan, bahwa pengaturan bank sebagai subjek hukum terdapat dalam
peraturan di luar KUHP (Undang-Undang Khusus) yaitu: Undang-Undang Tentang
Perbankan, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang
Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
dan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan kriteria
menerapkan tanggungjawab bank sebagai pelaku tindak pidana yaitu: (1) Bank
dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.; (2) Bentuk pertanggungjawaban bank,
yakni: a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung-
jawab; b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab; dan c.
Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.; (3) Adanya sanksi yang
diterapkan, yakni berupa sanksi administratif.