TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang
menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani
kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik
hubungan hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa
notaris.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris sebagai
pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana,
faktor yang menyebabkan terjadinya akta otentik yang dibuat dan berindikasi
perbuatan pidana dan fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap
pemanggilan notaris pada pemeriksaan perkara pidana. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum
primer, sekunder dan tertier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah
analisis kualitatif dan analisis secara prespektif untuk menemukan jawaban atas
permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tanggung Jawab notaris sebagai pejabat umum
terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat
diperlukan. Tuntutan pertanggungjawaban pidana muncul sejak terjadinya
sengketa atau permasalahan berkaitan dengan akta yang telah dibuat karena
memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi : Perbuatan manusia,
Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas
legalitas, nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum
dinyatakan dalam aturan undang-undang). Bersifat melawan hukum. Faktor-
faktor penyebab timbulnya perbuatan notaris yang menimbulkan delik pidana
adalah :Faktor penyimpangan perilaku hukum; Faktor disintegrasi dari peraturan
hukum; danFaktor politik, ekonomi, dan sosial budaya dan kantib. Fungsi dan
peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan notaris pada pemeriksaan
perkara pidana adalah :Memanggil notaris dan mengadakan sidang majelis untuk
memeriksa notaris terhadap dugaan adanya pelanggaran undang-undang atau Kode
Etik sebelum memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris. Memberikan nasehat
dan teguran lisan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan notaris. Secara
moral turut bertanggung jawab terhadap perilaku notaris dalam pelaksanaan
jabatan notaris. Oleh karena itu fungsi pengawasan tidak dapat dilepaskan
dari fungsi pembinaan dan perlindungan. Menjadi saluran satu-satunya bagi
masyarakat yang ingin mengadukan perbuatan tidak etis atau pelanggaran
jabatan yang dilakukan notaris.