KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI PANJANG DI KOTA BENGKULU DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TEMTAMG PEMBAGIAN RUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAN DAERAH PROPINSI DA DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KOTA

Kewenangan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota dalam
pembagian kewenangan untuk urusan pilihan yang diamatkan oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Urusan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
merupakan pembagian kewenangan yang membutuhankan penilaian atas objek yang
ingin dikelola berdasarkan kriteria akuntabilitas,ekternalitas dan efesiensi.
Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang merupakan salah satu konflik yang
menyebabkan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu karena ketidak
jelasan pemahaman tentang pembagian urusan pilihan atas kriteria berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Pengelolaan urusan pilihan merupakan
urusan yang menitik beratkan kepada Pemerintah Kota yang menjadi penyelengara
pengelolaan karena berdasarkan efesiensi,daya guna dan daya hasilnya akan
berdampak langsung pada masyarakat dan pemerintahan yang memerintah di daerah
tersebut yang dalam pengelolaan Pantai Panjang akan berdampak langsung pada
Pemerintahan Kota Bengkulu. Pemerintah Propinsi bukan tidak memiliki
kewenangan pengelolaan Pantai Panjang tetapi dengan adanya kriteria pembagian
urusan pilihan tersebut menyebabkan Pemerintah Provinsi harus memenuhi kriteria
akuntabilitas, ekternalitas dan efesiensi berdasarakan kewenangan pengelolaan yang
dimiliki oleh Pemerintah Propinsi untuk dapat mengelola Pantai Panjang sebagai aset
Pemerintah Propinsi