PENERAPAN PIDANA MINIMUM KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi menimbulkan
permasalahan dalam praktik di Pengadilan Negeri Bengkulu ternyata ada beberapa
hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas ancaman pidana minimum
khusus dengan legal reasoning masing-masing. Dalam suatu kasus tertentu terkadang
terjadi kontroversi yuridis ataupun terjadinya ketidakselarasan dengan tujuan hukum
itu sendiri. Penerapan pidana minimum terkadang tidak sejalan dengan rasa keadilan
sebagai salah satu bentuk tujuan hukum. Undang-undang menghendaki hukuman
minimum satu tahun tapi dalam kenyataannya dihukum empat bulan atau enam bulan
penjara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana minimum
khusus tindak pidana korupsi dan mengetahui hambatannya di Pengadilan Negeri
Bengkulu. Penelitian ini dalam bentuk diskriptif. Jenis penelitian adalah empiris.
Data terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan
dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, mengunakan cara berpikir deduktif
dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pidana minimum
khusus tindak pidana korupsi di Pengadilam Negeri Bengkulu tidak dilaksanakan
sepenuhnya pada setiap tindak pidana korupsi adalah: adanya kebebasan hakim dalam
memutuskan dan memberi keadilan dalam setiap perkara yang diadili dan adanya
pertimbangan atau alasan memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang bersipat
khusus yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Di dalam
menerapkan sanksi minimum khusus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri
Bengkulu dipengarui oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat
itu sendiri.