PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN KHUSUS

Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin memprihatinkan oleh
karenanya penanganan tindak pidana korupsi harus ditangani secara luar biasa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi penanganan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur
pengadilan. Yang pertama melalaui pengadilan umum dan yang kedua melalui
pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi
melalui pengadilan umum adalah perkara yang dituntut oleh jaksa dari kejaksaan
sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dituntaskan pengadilan
khusus perkaranya diajukan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan tindak pidana korupsi oleh
pengadilan umum dan pengadilan khusus serta kelebihan dan kekurangan dua
pengadilan tersebut dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian sosiologis/empiris, yang memperoleh data dari data
primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing data.
kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan
dengan pendekatan deduktif-induktif yang akhirnya menjawab permasalahan yang
diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi baik
yang dilakukan oleh pengadilan umum maupun pengadilan khusus pada dasarnya
tetap mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana proses
penanganannya dimulai pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di persidangan. Namun tidak dipungkiri dalam penanganan tindak
pidana korupsi oleh pengadilan khusus terdapat kekhususan-kekhususan dalam proses
penangananya. Hal tersebut tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat pengecualian-
pengecualian dalam proses penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan pada
Komisi Pemberantasan korupsi. Serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang juga memuat hal-hal khusus
dalam pemeriksaan sidang tindak pidana korupsi. Kejahatan luar biasa akan lebih
tepat bila ditangani dengan cara-cara yang luar biasa.