PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM DAN MASYARAKAT KOTA BENGKULU TERHADAP GRASI TERPIDANA KASUS KORUPSI

Untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang tersangkut perkara
pidana Presiden sebagai kepala negara diberikan kewenangan oleh undang-undang
untuk memberikan Grasi. Pemberian Grasi terhadap koruptor tentunya bertolak
belakang dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebab, di
Indonesia pada saat tindak pidana korupsi sudah diangggap sebagai kejahatan luas
biasa (extra ordinary crime), sehingga banyak para pihak berpendapat pemberantasan
korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.Tujuan penelitian ini
yaitu: 1). Untuk mempelajari dan mengetahui persepsi masyarakat Kota Bengkulu
dan aparat penegak hukum terhadap Grasi terpidana kasus korupsi. 2). Untuk
menganalisis kesesuaian pemberian Grasi terhadap Terpidana korupsi dengan nilai-
nilai dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat di Kota Bengkulu. Penelitian
hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu: 1).
Menurut aparat penegak hukum di Kota Bengkulu terpidana kasus korupsi dapat
mengajukan Grasi kepada Presiden apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan telah dipenuhi syarat-syarat grasi. 2). Pemberian Grasi terhadap terpidana kasus
korupsi akan melukai rasa keadilan dalam masyarkat dan bertentangan dengan
semangat serta tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri. Pemberian Grasi kepada
terpidana kasus korupsi dapat menyebabkan masyarakat tidak mempercayai tekad
pemerintah untuk memberantas korupsi.