KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA TERHADAP IDEOLOGI NEGARA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Ideologi adalah pengetahuan tentang ide atau gagasan. Istilah ideologi
pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Perancis Antoine Destutt de Tracy pada
akhir abad ke-l8. Menurut Tracy ideologi yaitu science of ideas, suatu program yang
diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis.
Paham atau ajaran komunismelmarxisme-leninisme dalam praktek kehidupan politik
dankenegaman menjelmakan din dalam kegiatan-kegiatanyangbefierrtartgan dengan
asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama
serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Di era
globalisasi saat ini ancirman tidak datang dari paham atau ajaran
komunisme/marxisme-leninisme tetapi ada juga paharn lainnya yang membahayakan
negarae misalnya paham agaff:.e tertentu yang bertentangan dengan ideologi negara.
Namun pengaturan tindak pidana terhadap ideologi negara saat ini yang dilarang
hanya paham ataa ajaran komunisme/mamisme-leninisme. Oleh karena itu, tindak
pidana terhadap ideologi negara perlu diperluas untuk melindungi ideologi negara
yaitu Pancasila. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi
tindak pidana terhadap ideologi negara dalam hukum pidana saat ini dan bagaimana
kebijakan formulasi tindak pidana terhadap ideologi negara dalam hukum pidana
pada waktu yang akan datang. Metode penelitian bersifat normatif dengan
menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan
bahan hukum baik berupa studi dokumentasi maupun penelusuran literatur hukum.
Analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif. Dari hasil penelitian bahwa
kebijakan formulasi tindak pidana terhadap ideologi negara dalam hukum pidana saat
ini yang dilaranghanya pahafir atau ajaran komunisme/marxismeleninisme. Padahal
masih ada paham lainnya yang membahayakan negaxq misalnya paham agama
tertentu yang bertentangan dengan ideologi negara. Oleh karena itu, kebijakan
formulasi tindak pidana terhadap ideologi negara dalam hukum pidana pada waktu
yang akan datang perlu diperluas untuk melindungi ideologi negara yaitu Pancasila
dengan mencantumkan unsur-unsur Pancasila sebagai ideologi negara, menambah
objek yang dilarang, yaitu menambah kalimat "dan paham lainnya yang bertentangan
dengan Pancasila" pada setiap pasal yang mencantumkan paham
"komunisme/marxisme-leninisme", dan menambah sanksi pidana tutupan.