PENERAPAN NEGATIVE LEGISLATION DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi
dilengkapi dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat
(1). Kewenangan untuk melakukan pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945
adalah hal yang menarik perhatian kalangan ahli hukum ketatanegaraan maupun
masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi yang putusannya telah membawa perubahan pada kehidupan
ketatanegaraan Indonesia. Dengan kewenangannya menghilangkan keberlakuan suatu
norma Undang-Undang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai
pembuat undang undang dalam arti negatif (Negative Legislator), berbeda dari fungsi
parlemen sebagai pembuat undang-undang dalam arti positif (Positive Legislator).
Namun dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi pernah bertindak selaku
positive legislator, bahkan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk
menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun
2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif
yuridis-normatif ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 secara ketat hanya
memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator,
sebaliknya aktivisme yudisial yang mengarah pada sisi Positive Legislator adalah
sebuah pelanggaran rambu pembatas.