ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASCA PEMEKARAN KECAMATAN KOTA BENGKULU “ Studi Pada Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Sungai Serut ”

Setelah bergulirnya Otonomi Daerah pada awal tahun 2001, seluruh daerah di Indonesia
diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Seluruh
Propinsi dan kabupaten/kota melakukan pemekaran wilayah baik dari wilayah propinsi,
kabupaten maupun dari kota induknya. Pada tahun 2003 di kota Bengkulu terbit Perda
nomor 28 tahun 2003 mengenai penggabungan wilayah kelurahan dan pemekaran
kecamatan kota Bengkulu yang selanjutnya secara definitif dilaksanakan pada bulan juni
2005 yang sebelumnya susunan pemerintahan dalam kota Bengkulu terdiri dari 4
kecamatan 57 kelurahan menjadi 8 kecamatan dan 67 kelurahan. Setelah pemekaran
wilayah ini akan muncul sebuah pertanyaan yaitu bagaimana pengimplementasian
perencanaan pembangunan yang di awal penyusunannya hanyalah untuk 4 kecamatan 57
kelurahan menjadi 8 kecamatan 67 kelurahan. Untuk mengetahui lebih jauh persoalan
ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya diberi judul : Analisis
Implemantasi perencanaan pembangunan pasca pemekaran kecamatan kota
Bengkulu; Studi pada kecamatan Teluk Segara dan Sungai Serut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari perencanaan pembangunan
pasca pemekaran wilayah kecamatan di kota Bengkulu. Adapun metode dalam
penelitian ini adalah memakai metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang
subyek penelitiannya yaitu dinas/instansi terkait dan elemen masyarakat, adapun metode
pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan teknik studi pustaka dan studi
lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui
bahwa implementasi pembangunan kepada masyarakat kecamatan Kota Bengkulu masih
belum dalam tahap yang memuaskan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
pendapat masyarakat yang diwakili oleh ketua-ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) dan beberapa unsur masyarakat di setiap kecamatan bahwa program-program yang sebelumnya diusulkan oleh masyarakat banyak yang tidak
terimplementasikan. Hal ini menurut pemerintah terjadi karena masih terbatasnya
anggaran yang tersedia di kas pemerintah kota Bengkulu. Pengimplementasian
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu pada awalnya adalah
melakukan jaring aspirasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa apa yang telah menjadi
usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya dapat
dilaksanakan karena banyaknya usulan dari masyarakat serta masih terbatasnya
anggaran yang dimilki oleh pemerintah Kota Bengkulu sehingga mengakibatnya
pengimplementasian pembangunan bagi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan
apa yang telah diusulkan dan diharapkan oleh masyarakat.