PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR : KEP. 220/MEN/X/2004 TENTANG PELAKSANAAN SYARAT-SYARAT DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PEKERJAAN (OUTSOURCING) DI KOTA BENGKULU

Perkembangan ekonomi global memacu tingkat dunia usaha yang saling bersaing dan berkompetitif dalam menjalankan roda produksinya. Kondisi ini menimbulkan celah bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan bisnis Outsourcing yang merupakan salah satu cara untuk menghemat cost dan mengurangi resiko (risk) yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian timbul beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan outsourcing Di Kota Bengkulu yakni mengenai Bagaimana Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat dan Implementasi Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan (outsourcing) Di Kota Bengkulu dan juga Bagaimana penyelesaian perselisihan yang timbul antara pengusaha penyedia pekerja dengan pekerja outsourcing. berangkat dari permasalahan tersebut kemudian dilakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian empiris, penggunaaan populasi penelitian, sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sehingga akan menjawab dari permasalahan yang ada. Syarat-syarat yang mengatur tentang outsourcing tentu sudah jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.220/Men/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan kepada Perusahaan lain namun berdasarkan syaratsyarat tersebut masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan di perusahaan CV. Zaza dan PT. Telkom, khususnya pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, masih adanya perusahaan yang bukan berbadan hukum dan tidak adanya pembuatan proses alur produksi yang diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Hal ini tentu akan menjadi sengketa antara pekerja/buruh dengan pihak perusahaan. Maka untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam ranah Hubungan Industrial tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan jalan keluar untuk mengadili sengketa yang terjadi dalam ranah Hubungan Industrial dengan melakukan beberapa cara, antara lain ; 1) melaui jalan Bipartit; 2) melalui Mediasi; 3) melalui Konsiliasi dan ; 4) melalui jalur Arbitrase dan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial